Chris Robert
JAKARTA — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, didesak oleh berbagai kalangan, termasuk pakar energi dan pengamat geopolitik, untuk segera mengambil langkah strategis guna memastikan keamanan dan kelancaran perlintasan kapal-kapal milik PT Pertamina (Persero) melalui Selat Hormuz. Desakan ini muncul di tengah eskalasi ketegangan di kawasan Timur Tengah pada awal tahun 2026 yang berpotensi serius mengganggu jalur pasokan energi global.
Selat Hormuz merupakan titik maritim krusial yang menghubungkan Teluk Persia dengan Laut Arab. Jalur ini menjadi arteri utama bagi sebagian besar ekspor minyak dari produsen-produsen besar Timur Tengah. Setiap hambatan di selat ini akan berdampak langsung pada stabilitas pasokan minyak mentah dunia, termasuk Indonesia yang masih mengandalkan impor untuk memenuhi kebutuhan energinya.
Gangguan navigasi atau penundaan perlintasan kapal Pertamina dapat memicu pembengkakan biaya logistik, keterlambatan pengiriman kargo, dan pada akhirnya berujung pada potensi kelangkaan pasokan bahan bakar di dalam negeri. Situasi semacam ini berisiko menciptakan gejolak ekonomi dan sosial yang signifikan di Indonesia.
"Presiden Prabowo memiliki kapasitas dan otoritas untuk melakukan intervensi diplomatik tingkat tinggi dalam situasi genting seperti ini," ujar Dr. Budi Santoso, seorang Guru Besar Geopolitik dari Universitas Indonesia, dalam diskusi terbatas di Jakarta, Senin (20/1/2026). "Penting bagi Jakarta untuk mengirimkan sinyal tegas bahwa kepentingan energi nasional Indonesia tidak bisa ditawar dan harus dilindungi."
Intervensi strategis Presiden dapat diwujudkan melalui komunikasi bilateral intensif dengan negara-negara kunci di kawasan konflik, seperti Iran dan Arab Saudi, serta pemanfaatan forum-forum internasional prestisius layaknya Perserikatan Bangsa-Bangsa atau G20. Pembentukan atau penguatan koalisi maritim untuk menjamin keamanan navigasi internasional di Selat Hormuz juga dapat menjadi opsi yang dipertimbangkan.
Sejarah mencatat bahwa gejolak di Selat Hormuz bukanlah fenomena baru. Berbagai insiden di masa lalu telah berulang kali membuktikan kerentanan jalur ini terhadap konflik regional, seringkali menyebabkan lonjakan dramatis pada harga minyak global dan menciptakan ketidakpastian pasar yang meluas.
Hingga laporan ini disusun, Kementerian Luar Negeri telah menegaskan bahwa mereka memantau ketat perkembangan situasi di Selat Hormuz. Meski demikian, kalangan pengamat dan masyarakat menilai bahwa langkah pemantauan saja tidaklah cukup. Aksi konkret dan tegas dari puncak kepemimpinan negara dianggap vital untuk melindungi kepentingan Indonesia.
Terganggunya pasokan energi akan berdampak negatif pada neraca perdagangan Indonesia dan berpotensi memberikan tekanan pada nilai tukar rupiah. Stabilitas harga bahan bakar merupakan salah satu indikator makroekonomi fundamental dalam menjaga laju inflasi dan daya beli masyarakat luas.
Sebagai perusahaan energi milik negara yang memegang mandat krusial dalam ketahanan energi nasional, PT Pertamina berada di garis depan risiko ini. Armada kapal tanker yang mengangkut minyak mentah dan produk olahan sangat rentan terhadap segala bentuk insiden yang mungkin terjadi di wilayah konflik.
Situasi geopolitik yang dinamis menuntut respons yang cepat, terukur, dan komprehensif dari pemerintah Indonesia. Kepemimpinan Presiden Prabowo diharapkan mampu menavigasi kompleksitas tantangan ini demi menjaga kepentingan strategis dan vitalitas ekonomi Indonesia di panggung global.
