Angela Stefani
BERLIN – Wacana nasionalisasi atau ekspropriasi perusahaan perumahan berskala besar di Berlin, yang digagas oleh Partai Die Linke, kini menghadapi penolakan tegas dari kalangan ekonom. Marcel Fratzscher, Presiden Institut Penelitian Ekonomi Jerman (DIW), memperingatkan bahwa langkah tersebut merupakan kesalahan fatal yang justru berpotensi memicu lonjakan harga sewa di ibu kota Jerman tersebut.
Die Linke, sebuah partai berhaluan kiri, telah secara konsisten mengusung ide vergesellschaftung atau sosialisasi aset properti milik korporasi raksasa dengan tujuan utama mengatasi krisis perumahan dan memastikan ketersediaan hunian terjangkau bagi warga Berlin. Gagasan ini muncul di tengah frustrasi publik atas kenaikan harga sewa yang terus merangkak naik dalam beberapa tahun terakhir.
Pasar properti di Berlin memang telah menjadi sorotan utama. Pertumbuhan populasi yang pesat, ditambah dengan pasokan hunian yang tidak sebanding, telah mendorong harga sewa dan jual melonjak, membuat banyak warga berpenghasilan menengah kesulitan menemukan tempat tinggal yang layak dan terjangkau di kota tersebut.
Namun, Fratzscher, yang dikenal sebagai salah satu suara paling berpengaruh dalam kebijakan ekonomi Jerman, menyuarakan kekhawatiran mendalam. Ia berpendapat bahwa intervensi radikal seperti ekspropriasi justru akan menghancurkan insentif investasi di sektor pembangunan perumahan baru.
Mengambil alih properti dari perusahaan besar hanya akan mengirimkan sinyal negatif ke pasar, ujar Fratzscher. Para investor akan enggan menanamkan modal di Berlin, bahkan di seluruh Jerman, jika mereka khawatir aset mereka bisa dinasionalisasi kapan saja. Ini akan sangat merusak iklim investasi.
Penurunan investasi dalam pembangunan hunian baru secara otomatis akan memperburuk masalah pasokan. Ketika lebih sedikit unit rumah dibangun, sementara permintaan tetap tinggi, hukum dasar ekonomi menunjukkan bahwa harga sewa justru akan meningkat tajam, berlawanan dengan tujuan awal ekspropriasi.
DIW, di bawah kepemimpinan Fratzscher, seringkali memberikan analisis data yang kuat untuk mendukung pandangan ekonominya. Mereka memproyeksikan bahwa alih-alih menurunkan, biaya sewa akan mengalami kenaikan substansial karena berkurangnya pembangunan dan pemeliharaan properti oleh pihak swasta.
Debat mengenai ekspropriasi ini bukanlah hal baru di Jerman, khususnya di Berlin. Pada tahun-tahun sebelumnya, inisiatif serupa telah memicu diskusi panas mengenai batasan hak milik pribadi versus kepentingan publik yang lebih luas, serta konstitusionalitas langkah-langkah semacam itu.
Beberapa pihak berpendapat bahwa pemerintah kota harus fokus pada peningkatan kapasitas pembangunan perumahan sosial, pemberian insentif bagi pengembang untuk membangun hunian terjangkau, serta regulasi pasar sewa yang lebih cerdas, daripada menempuh jalur yang berisiko hukum dan ekonomi ini.
Usulan Die Linke mencerminkan ketegangan yang lebih luas dalam politik Jerman antara pendekatan pasar bebas dan intervensi negara yang lebih kuat untuk mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi. Hasil dari perdebatan ini di Berlin akan menjadi barometer penting bagi kebijakan perumahan di kota-kota besar lainnya di Jerman.
Risiko litigasi juga sangat tinggi. Perusahaan properti yang asetnya diekspropriasi hampir pasti akan menempuh jalur hukum untuk mempertahankan hak milik mereka, yang bisa berujung pada gugatan berkepanjangan dan memakan biaya besar bagi pemerintah kota.
Para analis politik memprediksi bahwa gagasan ekspropriasi ini akan terus menjadi topik hangat menjelang pemilihan regional mendatang di Berlin. Kemampuan para politisi untuk menyajikan solusi konkret dan berkelanjutan bagi krisis perumahan akan menjadi kunci untuk memenangkan hati pemilih.
Analisis Redaksi: Pendekatan terhadap krisis perumahan di kota-kota besar memang memerlukan solusi komprehensif. Wacana ekspropriasi, meskipun berangkat dari niat baik untuk pemerataan, membawa risiko ekonomi yang signifikan, sebagaimana diperingatkan oleh DIW. Keseimbangan antara regulasi, insentif investasi, dan pembangunan berkelanjutan menjadi krusial. Mengabaikan prinsip dasar ekonomi demi solusi populis dapat berdampak kontraproduktif, memperparah masalah yang ingin dipecahkan dan menyingkirkan potensi solusi jangka panjang yang lebih stabil.
