Angela Stefani
NEW YORK — Mahkamah Pidana Internasional (ICC) diguncang skandal serius menyusul pencopotan Chef Jaksa Karim Khan dari jabatannya. Keputusan krusial ini diambil di New York setelah mayoritas negara anggota memberikan suara untuk memberhentikannya, menyusul serangkaian tuduhan pelecehan seksual yang dialamatkan kepadanya. Khan, yang menjabat sebagai Jaksa Agung, secara tegas menolak dan membantah semua tuduhan tersebut.
Keputusan pencopotan ini menandai babak baru yang memilukan bagi lembaga peradilan global yang bertugas mengadili kejahatan paling berat di dunia. Tuduhan pelecehan seksual yang muncul telah menciptakan gelombang kekhawatiran mendalam mengenai integritas dan reputasi ICC, yang selama ini menjadi pilar penting dalam penegakan hukum internasional.
Sidang paripurna negara-negara anggota ICC yang berlangsung di New York menjadi saksi bisu dari proses yang tegang. Perdebatan sengit mewarnai ruang sidang sebelum akhirnya pemungutan suara dilakukan. Hasilnya menunjukkan dukungan mayoritas untuk mendepak Khan, sebuah indikasi bahwa tuduhan yang beredar dianggap cukup serius oleh komunitas internasional untuk mengambil tindakan drastis.
Meskipun Karim Khan bersikeras tidak bersalah dan menyatakan tuduhan tersebut sebagai fitnah, suara negara-negara anggota mencerminkan pandangan bahwa kredibilitas lembaga harus diutamakan di atas segalanya. Penolakan Khan terhadap tuduhan tersebut kini menjadi poin sentral dalam narasi yang berkembang, menunggu investigasi lebih lanjut atau penjelasan yang komprehensif.
Sejak didirikan, ICC memegang mandat penting untuk memastikan akuntabilitas pelaku genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan agresi. Integritas pimpinannya menjadi prasyarat mutlak untuk menjalankan tugas suci tersebut tanpa bias dan dengan kepercayaan penuh dari publik global serta para korban.
Peristiwa ini mengingatkan kita pada kerentanan institusi besar terhadap penyalahgunaan kekuasaan atau perilaku tidak etis. Pencopotan Jaksa Agung semacam ini jarang terjadi dan mencerminkan tingkat keparahan situasi. Insiden serupa mengenai penyimpangan etika di lembaga peradilan global pernah diulas dalam artikel Jaksa Agung ICC Dipecat: Skandal Penyimpangan Berat Guncang Mahkamah Internasional 2026, yang menunjukkan bahwa tantangan serupa bukanlah hal baru.
Berbagai organisasi hak asasi manusia dan pengamat independen telah menyuarakan keprihatinan mereka. Mereka menuntut transparansi penuh dalam penanganan kasus ini serta proses seleksi pengganti yang tidak tercela, guna memulihkan kepercayaan publik terhadap ICC.
Dengan kosongnya posisi Jaksa Agung, ICC kini dihadapkan pada tugas mendesak untuk menunjuk seorang pejabat sementara dan segera memulai proses seleksi untuk kepemimpinan permanen. Proses ini diharapkan berlangsung transparan dan ketat, memastikan bahwa pemimpin selanjutnya memiliki rekam jejak yang tak diragukan.
Skandal ini bukan hanya tentang satu individu, melainkan tentang penguatan mekanisme akuntabilitas di lembaga internasional. Ini menjadi momentum krusial bagi ICC untuk menunjukkan komitmennya terhadap standar etika tertinggi, tidak hanya dalam mengejar keadilan bagi korban di seluruh dunia, tetapi juga dalam menjaga integritas internalnya sendiri.
Dunia kini menanti bagaimana ICC akan menavigasi krisis kepercayaan ini. Penanganan yang bijak dan tegas akan menentukan apakah lembaga ini dapat kembali berdiri teguh sebagai mercusuar keadilan global di tengah badai tuduhan yang menerpa pada tahun 2026 ini.
