Stefani Rindus
ROMA — Pemerintah Italia, di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Giorgia Meloni, baru-baru ini meresmikan dekret hukum "anti-maranza" yang kontroversial, secara signifikan memperketat pertanggungjawaban pidana bagi remaja. Kebijakan revolusioner ini menetapkan bahwa minorenni berusia antara 14 hingga 18 tahun kini dapat selalu dimintai pertanggungjawaban atas tindakan kriminal mereka, sebuah langkah yang disebut Meloni sebagai penegasan prinsip akuntabilitas pribadi.
Dekret yang dinamai secara informal untuk menargetkan fenomena "maranza"—istilah slang yang merujuk pada kelompok remaja yang terlibat dalam perilaku antisosial atau kriminal—muncul sebagai respons terhadap kekhawatiran publik yang meningkat mengenai tren kekerasan dan kejahatan yang dilakukan oleh individu di bawah umur. Kebijakan ini mengubah paradigma hukum yang berlaku sebelumnya, yang seringkali memberikan kelonggaran lebih besar bagi pelaku di bawah umur.
Perdana Menteri Meloni menegaskan filosofi di balik undang-undang tersebut dalam sebuah pernyataan publik. "Siapa pun yang berbuat salah harus bertanggung jawab atas tindakannya, termasuk para minorenni," ujar Meloni, menggarisbawahi komitmen pemerintahnya untuk memastikan keadilan dan ketertiban hukum tanpa memandang usia pelaku. Pernyataan ini mencerminkan tekad kuat pemerintah untuk mengatasi akar masalah kriminalitas remaja.
Isi dekret ini mencakup serangkaian langkah progresif, termasuk percepatan proses peradilan untuk kasus-kasus yang melibatkan minorenni, serta potensi penerapan sanksi yang lebih berat dibandingkan regulasi sebelumnya. Tujuannya adalah menciptakan efek jera yang lebih kuat dan mengirimkan pesan tegas kepada masyarakat, terutama kalangan remaja, mengenai konsekuensi dari tindakan melanggar hukum.
Namun, pengesahan dekret ini tidak lepas dari kritik tajam. Fraksi oposisi di Parlemen Italia segera melancarkan serangan verbal, menuduh pemerintah Meloni melakukan pendekatan yang terlalu represif dan berpotensi mengabaikan aspek rehabilitasi dalam sistem peradilan pidana remaja. Mereka berpendapat, fokus utama seharusnya adalah pencegahan dan reintegrasi sosial, bukan semata-mata hukuman.
"Pemerintah telah memilih jalur konfrontasi daripada dialog, jalur penghukuman daripada pendidikan," kata seorang juru bicara partai oposisi dalam sebuah konferensi pers di Roma. "Dekret ini berisiko menciptakan generasi muda yang semakin teralienasi dari masyarakat, bukan menyelesaikannya masalah kriminalitas secara holistik." Kritik tersebut menyoroti perbedaan pandangan fundamental mengenai penanganan isu remaja bermasalah.
Para ahli hukum dan psikolog anak juga turut menyuarakan kekhawatiran. Beberapa berpendapat, meskipun niat untuk mengurangi kriminalitas patut diapresiasi, penerapan pertanggungjawaban pidana penuh pada usia 14 tahun mungkin terlalu dini. Mereka khawatir hal ini dapat menghambat perkembangan psikologis remaja dan membatasi kesempatan mereka untuk perbaikan diri.
Isu mengenai brutalitas remaja dan peningkatan kejahatan yang dilakukan oleh kelompok usia muda memang menjadi sorotan global. Dalam konteks serupa, di negara lain seperti Jerman, insiden kekerasan yang melibatkan remaja juga memicu debat sengit mengenai pendekatan terbaik untuk mengatasi fenomena ini. (Brutalitas Remaja Mengkhawatirkan di Jerman: Tunawisma Jadi Sasaran Kekerasan Keji).
Pemerintah Italia, melalui Kementerian Kehakiman, menyatakan bahwa dekret tersebut dirancang dengan mempertimbangkan keseimbangan antara keadilan dan perlindungan hak-hak anak. Mereka menekankan bahwa setiap kasus akan ditangani secara individual, dengan tetap memperhatikan konteks dan kondisi spesifik dari setiap minorenni yang terlibat.
Perdebatan sengit diperkirakan akan terus berlanjut di arena politik dan publik. Implementasi dekret ini akan menjadi ujian signifikan bagi pemerintahan Meloni dalam menyeimbangkan antara tuntutan penegakan hukum yang keras dan prinsip-prinsip rehabilitasi yang menjadi fondasi sistem peradilan modern.
