Demian Sahputra
PARIS – Kesenjangan sosial di Prancis kini meruncing tajam, tidak hanya terlihat dari disparitas pemukiman, melainkan telah merambah ke sektor pendidikan dengan intensitas yang lebih parah. Ekonom terkemuka, Youssef Souidi, dalam sebuah wawancara eksklusif dengan Le Monde, secara lugas menyatakan bahwa segregasi di sekolah kini jauh melampaui segregasi residensial, fenomena yang mengindikasikan adanya krisis mendalam dalam sistem pendidikan nasional pada tahun 2026.
Temuan Souidi, seorang peneliti yang mendalami isu kesenjangan sosial dan pendidikan, mengguncang fondasi kepercayaan akan kesetaraan peluang. Ia menyoroti bagaimana perbedaan mencolok antara lembaga pendidikan publik dan swasta kian melebar, menciptakan jurang yang sulit dijembatani bagi para siswa dari berbagai latar belakang ekonomi.
Menurut Souidi, akar permasalahan ini terletak pada mekanisme peta sekolah (carte scolaire) yang seharusnya berfungsi sebagai alat pemerataan akses pendidikan. Namun, dalam praktiknya, sistem tersebut justru memperkuat stratifikasi sosial. Orang tua berpenghasilan tinggi kerap memiliki kemampuan untuk memilih lokasi hunian strategis demi memastikan anak-anak mereka masuk ke sekolah-sekolah unggulan.
Data menunjukkan bahwa anak-anak dari keluarga kurang mampu memiliki akses terbatas terhadap sekolah-sekolah dengan sumber daya memadai dan lingkungan belajar yang suportif, ujar Souidi, menggarisbawahi urgensi reformasi kebijakan. Ini bukan lagi sekadar pilihan personal, melainkan manifestasi struktural dari ketidaksetaraan yang diwariskan dari generasi ke generasi.
Selain peta sekolah, model swasta berizin kontrak (prive sous contrat) juga menjadi sorotan. Meskipun menerima subsidi dari negara, sekolah-sekolah swasta ini seringkali menetapkan biaya tambahan dan kriteria penerimaan yang secara tidak langsung menyaring siswa berdasarkan status sosial ekonomi. Hal ini kontras dengan misi pendidikan publik yang harusnya inklusif bagi semua.
Fenomena ini tidak hanya berdampak pada kualitas pendidikan yang diterima siswa, tetapi juga pada kohesi sosial masyarakat. Anak-anak tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang homogen secara sosial, mengurangi kesempatan interaksi dan pemahaman antarbudaya yang esensial bagi masyarakat yang beragam.
Souidi menekankan, segregasi di sekolah tidak hanya sekadar ketidakadilan, melainkan ancaman serius terhadap prospek mobilitas sosial. Lulusan dari sekolah-sekolah dengan fasilitas dan pengajar yang kurang memadai seringkali menghadapi tantangan lebih besar dalam memasuki dunia kerja atau melanjutkan pendidikan tinggi.
Debat mengenai reformasi sistem pendidikan telah menjadi isu hangat di kalangan politisi dan pakar di Prancis. Beberapa pihak menyuarakan perlunya tinjauan ulang total terhadap peta sekolah, sementara yang lain mendorong peningkatan investasi pada sekolah-sekolah publik di wilayah yang kurang beruntung.
Pemerintah Prancis sendiri dihadapkan pada dilema kompleks. Upaya untuk merombak sistem yang sudah mengakar memerlukan komitmen politik yang kuat dan kemampuan untuk menavigasi kepentingan berbagai pihak, termasuk serikat guru, asosiasi orang tua, dan institusi pendidikan swasta.
Laporan Souidi menambah bobot pada seruan untuk tindakan segera. Tanpa intervensi kebijakan yang berani dan komprehensif, kesenjangan ini dikhawatirkan akan terus melebar, mengikis prinsip dasar republik tentang liberte, egalite, fraternite yang digaungkan sejak lama.
Analisis Redaksi: Temuan Youssef Souidi menyingkap borok struktural yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah Prancis. Isu segregasi sekolah bukan hanya tentang akses pendidikan, melainkan cerminan ketidakmampuan sistem sosial dalam menjamin kesetaraan fundamental. Reformasi kebijakan yang menyentuh peta sekolah dan regulasi sekolah swasta berizin kontrak menjadi keniscayaan. Kegagalan mengatasi masalah ini berpotensi memicu destabilisasi sosial lebih lanjut dan memperlambat laju pembangunan manusia.
