Demian Sahputra
PARIS – Laporan terbaru Program Penilaian Siswa Internasional (PISA) 2025 menguak realitas pendidikan global yang memprihatinkan. Skor literasi membaca dan matematika siswa berusia 15 tahun di Prancis, serta mayoritas negara anggota Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD), mengalami penurunan yang belum pernah terjadi sebelumnya sejak tahun 2000. Data ini mengindikasikan krisis fundamental dalam sistem pendidikan yang berpotensi berdampak jangka panjang pada generasi mendatang.
Penurunan drastis ini mencuat setelah periode yang penuh gejolak, termasuk pandemi Covid-19 yang memaksa perubahan besar dalam metode pembelajaran. Temuan PISA 2025 ini secara gamblang menyoroti kerentanan sistem edukasi global terhadap disrupsi dan ketidaksiapan dalam menghadapi tantangan modern.
Analisis mendalam dari laporan PISA 2025 mengidentifikasi beberapa faktor utama di balik kemerosotan hasil belajar siswa. Hubungan antara siswa dengan proses pembelajaran tampak melemah, dengan tingkat motivasi dan keterlibatan yang menurun. Ini bisa diartikan sebagai pergeseran paradigma belajar yang belum sepenuhnya diadaptasi oleh kurikulum atau lingkungan sekolah.
Peran teknologi digital juga menjadi sorotan. Meskipun digitalisasi menawarkan potensi besar untuk edukasi, penggunaannya yang tidak terkontrol atau tidak efektif selama pandemi justru memperparah keadaan. Ketergantungan berlebihan pada gawai atau kurangnya panduan yang memadai dapat mengaburkan fokus siswa dari substansi materi pelajaran.
Dampak berkelanjutan dari krisis Covid-19 masih terasa kuat. Penutupan sekolah, pembelajaran jarak jauh yang mendadak, dan isolasi sosial secara kolektif memengaruhi kesehatan mental serta akademik siswa. Proses adaptasi kembali ke pembelajaran tatap muka pun tidak berjalan mulus bagi banyak institusi dan individu.
Tidak kalah penting, disinvestasi atau kurangnya keterlibatan orang tua dalam proses pendidikan anak menjadi faktor signifikan. Di tengah kesibukan modern, banyak orang tua kesulitan mendampingi atau memantau progres belajar anak secara efektif, apalagi saat anak-anak menghadapi tekanan baru.
Di Prancis, fenomena ini diperparah oleh kuatnya kesenjangan sosial dan gender yang persisten dalam sistem pendidikan. Siswa dari latar belakang kurang mampu atau dengan identitas gender tertentu seringkali menghadapi hambatan tambahan yang menghambat potensi akademik mereka. Kondisi ini telah lama menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah Prancis.
Kesenjangan ini termanifestasi dalam akses terhadap sumber daya pendidikan, kualitas pengajaran, dan dukungan psikososial. Situasi ini diperkuat oleh penelitian yang menyebutkan bahwa segregasi sekolah di Prancis bahkan lebih parah dari pemisah hunian, menunjukkan akar masalah struktural yang dalam.
Menanggapi laporan ini, para pakar pendidikan dan pengambil kebijakan di berbagai negara didesak untuk segera merumuskan strategi inovatif. Ekonom global mendesak para pemimpin untuk memprioritaskan strategi belajar yang terbukti efektif, menekankan pentingnya investasi pada metode pedagogis yang adaptif dan inklusif.
Solusi yang diusulkan meliputi penguatan kapasitas guru dalam mengelola kelas digital, pengembangan kurikulum yang relevan dengan tantangan abad ke-21, serta peningkatan program dukungan psikososial bagi siswa. Keterlibatan aktif komunitas dan orang tua juga krusial untuk menciptakan ekosistem belajar yang holistik.
Pemerintah di negara-negara OECD diharapkan bekerja sama erat untuk berbagi praktik terbaik dan mengembangkan kebijakan pendidikan yang responsif. Kolaborasi lintas batas menjadi esensial mengingat skala masalah ini bersifat global.
Analisis Redaksi:
Kemerosotan skor PISA 2025 bukan sekadar statistik, melainkan alarm keras bagi masa depan peradaban. Kualitas sumber daya manusia akan sangat ditentukan oleh respons kita terhadap krisis ini. Jika tidak segera diatasi dengan kebijakan yang konkret dan terukur, kita berisiko menciptakan generasi dengan kompetensi yang stagnan, bahkan mundur. Investasi pada pendidikan berkualitas, yang mencakup aspek akademis, digital, dan kesejahteraan mental, harus menjadi prioritas utama setiap negara, termasuk Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, demi menjamin daya saing global.
