NEW DELHI – Perjanjian ekspor peralatan tenaga nuklir antara Jepang dan India, yang diharapkan menjadi pilar utama transisi energi bersih di Asia, belum dimanfaatkan secara optimal. Situasi ini berpotensi menghambat ambisi India untuk mencapai kapasitas energi nuklir 100 gigawatt (GW) pada tahun 2047 serta target emisi nol bersih pada tahun 2070.
Pemanfaatan terbatas ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai efektivitas kemitraan strategis kedua negara dalam sektor energi. Para pengamat industri mendesak kedua belah pihak untuk mengevaluasi kembali implementasi perjanjian demi mempercepat pencapaian tujuan energi jangka panjang India yang vital bagi keberlanjutan global.
India, sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia, menghadapi tekanan besar untuk memenuhi kebutuhan energi yang terus meningkat sekaligus mengurangi jejak karbonnya. Target peningkatan kapasitas nuklir hingga 100 GW dalam dua dekade mendatang merupakan langkah krusial dalam strategi diversifikasi sumber energi.
Rencana ambisius New Delhi ini juga sejalan dengan komitmen global terhadap penanganan perubahan iklim. Energi nuklir, meskipun kontroversial bagi sebagian pihak, dianggap sebagai sumber daya rendah karbon yang mampu menghasilkan listrik dalam skala besar secara stabil.
Perjanjian antara Jepang dan India, yang ditandatangani pada tahun 2016 dan mulai berlaku tahun 2017, sejatinya membuka jalan bagi Jepang untuk mengekspor reaktor dan teknologi nuklir canggih ke India. Kesepakatan ini merupakan tonggak sejarah mengingat posisi Jepang sebagai satu-satunya negara yang pernah menderita serangan bom atom dan memiliki kebijakan ketat terhadap non-proliferasi nuklir.
Kemitraan tersebut dimaksudkan untuk memperkuat kerja sama sipil nuklir, mendukung upaya India mengatasi kelangkaan energi, dan membantu dalam transisi menuju sumber daya yang lebih bersih. Namun, lambannya pemanfaatan perjanjian ini mengindikasikan adanya kendala yang perlu diidentifikasi dan diatasi segera.
Beberapa ahli menduga, kendala tersebut dapat berasal dari berbagai faktor, seperti kompleksitas regulasi domestik India terkait proyek-proyek nuklir, tantangan pendanaan berskala besar, atau bahkan prioritas kebijakan yang bergeser. Kurangnya koordinasi efektif antara birokrasi kedua negara juga mungkin memainkan peran penting.
Dari sisi Jepang, kemungkinan adanya kekhawatiran terkait standar keselamatan atau prosedur keamanan nuklir yang ketat juga dapat memperlambat proses ekspor. Stabilitas politik dan dinamika internal Jepang, pasca putusan pemilu 2025 yang mempertanyakan konstitusionalitas dan mendesak reformasi, juga bisa sedikit mempengaruhi fokus kebijakan luar negeri mereka.
Jika perjanjian ini tidak segera dioptimalkan, India mungkin kesulitan memenuhi target 100 GW kapasitas nuklir pada 2047, yang pada akhirnya dapat menunda pencapaian emisi nol bersih pada 2070. Konsekuensi ini bukan hanya berdampak pada India tetapi juga pada upaya global melawan perubahan iklim.
Kegagalan untuk memanfaatkan sepenuhnya potensi kerja sama ini juga dapat merusak kredibilitas perjanjian bilateral dan mengirimkan sinyal negatif kepada pasar energi internasional mengenai kesiapan kedua negara dalam menghadapi tantangan energi masa depan.
Pemerintah New Delhi diharapkan untuk mengkaji ulang hambatan yang ada dan mencari solusi proaktif. Dialog tingkat tinggi antara pejabat Jepang dan India, fokus pada penyederhanaan birokrasi serta penjaminan investasi, menjadi langkah esensial untuk mengaktifkan kembali momentum perjanjian ini.
Analisis Redaksi:
Kasus perjanjian nuklir Jepang-India ini menyoroti kompleksitas implementasi kesepakatan internasional, terutama di sektor energi strategis. Optimalisasi perjanjian bukan hanya soal teknologi, tetapi juga komitmen politik, regulasi adaptif, dan alokasi sumber daya yang memadai. Keberhasilan India mencapai target energi bersihnya sangat bergantung pada kemampuan untuk mengatasi hambatan birokrasi dan memobilisasi investasi, dengan dukungan penuh dari mitra strategis seperti Jepang. Masa depan energi berkelanjutan di Asia Pasifik bergantung pada efektivitas kerja sama semacam ini.